Jurnal Kajian Islam dan Politik

Kontradiksi Desentralisasi Fiskal dalam Penganggaran Pilkada 2024 di Sumatera Barat

2026-02-18T15:40:28+07:00

This study examines the contradictions of fiscal decentralization in financing the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in West Sumatra. Since the enactment of Law No. 10/2016, Pilkada funding has been charged to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) through a grant mechanism from local governments to election management bodies. In practice, however, this scheme generates several problems, such as delays in signing the Regional Grant Agreement (NPHD), budget politicization by both executives and legislatures, and the potential for political corruption. In fact, most Pilkada funds originate from the General Allocation Fund (DAU) transferred by the central government. This research employs a qualitative method with a literature study approach to analyze the dynamics of fiscal policy and political budgeting. The findings reveal that financing Pilkada through APBD creates inefficiency, overlapping authority, and widens the space for local political bargaining. Therefore, this study recommends shifting Pilkada financing directly to the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) to enhance transparency, accountability, and fiscal efficiency.

Dampak Tata Kelola Digital Terhadap Keterlibatan Politik: Analisis Kuantitatif Terhadap Legitimasi Kelembagaan Di Sumatera Barat

2026-03-10T16:23:04+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola digital terhadap keterlibatan politik warga di Sumatera Barat, dengan legitimasi institusional sebagai variabel mediasi. Desain survei yang digunakan adalah survei kuantitatif cross-sectional yang melibatkan 92 responden valid yang merupakan pengguna aktif layanan digital pemerintah di Kota Padang, yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert lima poin yang mengukur tiga konstruk utama dan dianalisis melalui Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS 4.0. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlibatan politik (? = 0.312; p = 0.001) dan legitimasi institusional (? = 0.487; p = 0.000). Legitimasi institusional juga secara signifikan memprediksi keterlibatan politik (? = 0.398; p = 0.000) dan berfungsi sebagai mediator parsial yang signifikan dalam hubungan antara tata kelola digital dan keterlibatan politik (? = 0.194; p = 0.002). Model ini menyumbang 52,1% variasi dalam keterlibatan politik. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas tata kelola digital dalam mendorong keterlibatan politik sipil sangat bergantung pada kapasitasnya untuk membangun legitimasi kelembagaan yang kuat dan kredibel di mata masyarakat.

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pn Batusangkar Nomor 79/Pid.Sus/2019/Pn Bsk. Tentang Pemilu Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

2026-04-03T22:30:28+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Kejahatan Pemilu yang sengaja dilakukan oleh salah satu warga di Nagari Atar, Kec. Padang Gantiang, Kab. Tanah Datar dengan sengaja memberikan hak suaranya lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan metode normative metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.(library research) dan teknik analisis deskriptif-deduktif berdasarkan data primer berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, Al-Qur'an, dan hadis, serta data sekunder berupa literatur ilmiah terkait. Adapun dalam menganalisis data penulis juga melakukan Observasi dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan pertama,lahirnya putusan PN Batusangkar nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bsk berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dan menunjukkan bahwa terdakwa secara sah terbukti memberikan suaranya lebih dari satu TPS/TPSLN. Kedua, dalam pandangan hukum pidana Islam, pelanggaran semacam ini tidak termasuk kategori hudud atau qishash, melainkan ta’zir sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan penguasa atau hakim.

Konflik Agraria Pt Laras Internusa Dengan Masyarakat Adat Kinali Di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat

2025-05-31T13:22:46+07:00

Konflik agraria merupakan konflik yang sering terjadi bahkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat akhir 2023, ada 2.939 konflik selama 2015-2023. Di Nagari Kinali konflik agraria yang saat ini terjadi antara PT Laras Internusa dengan Masyarakat Adat Kinali dimana masyarakat adat Kinali menuntut 20% hak lahan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukan konflik agraria yang menimpa PT Laras Internusa dengan Masyarakat Adat Kinali ini sudah terjadi kurang lebih selama 17 tahun. Pada konflik tersebut masyarakat adat Kinali menuntut 20% lahan hak masyarakat dari total keseluruhan lahan milik PT Laras Internusa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tuntutan masyarakat tersebut tidak direalisasikan oleh PT Laras Internusa hingga saat ini. Konflik PT Laras Internusa dengan Masyarakat Adat Kinali dianalisis dengan teori Dahrendorf (Konflik dan konsenseus).

Inovasi Pelayanan Publik Sistem Aplikasi Samagov Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Kota Samarinda

2025-07-21T04:28:12+07:00

Aplikasi Samagov atau Aplikasi Pemerintah Kota Samarinda merupakan inovasi dalam layanan online berbasis aplikasi yang merupakan produk kolaborasi antara Pemerintah Kota dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menguji inovasi layanan pada aplikasi Samagov serta untuk mengetahui kendala yang terjadi sejak implementasi inovasi ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik analisis data yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (2007). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aplikasi Samagov merupakan produk inovasi unggulan yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan telah berjalan efektif dan efisien serta memiliki keunggulan dalam memudahkan masyarakat untuk mencari, menerima, dan melaporkan informasi hanya dengan menggunakan satu aplikasi bernama Samagov. Aplikasi Samagov merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yang bernama Samarinda Santer. Peneliti berharap Pemerintah Kota Samarinda akan terus meningkatkan fitur yang tersedia, menyediakan layanan aplikasi untuk semua jenis sistem perangkat dan mensosialisasikan pengenalan aplikasi ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Samarinda sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan manfaat yang diberikan melalui inovasi pada Aplikasi Samagov.

Anatomi Kontroversi “Board of Peace” : Tinjauan Multidimensi Terhadap Kebijakan Presiden Prabowo

2026-04-08T11:29:36+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dalam menandatangani konsep Board of Peace melalui pendekatan multidisipliner yang meliputi aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, dan sejarah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur akademik, buku, artikel ilmiah, serta sumber analisis kebijakan yang relevan dengan praktik diplomasi dan tata kelola pemerintahan. Dari perspektif hukum, penandatanganan dokumen tersebut dipandang menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi kewenangan dan kesesuaian dengan prinsip hukum internasional serta tata kelola konstitusional. Dalam aspek politik, tindakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi persepsi publik dan hubungan diplomatik, terutama terkait dengan posisi Indonesia dalam menjaga netralitas dan stabilitas kawasan. Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian dapat berdampak pada kepercayaan investor, stabilitas pasar, serta hubungan ekonomi internasional. Secara historis, langkah tersebut juga dapat dibandingkan dengan praktik diplomasi Indonesia pada periode sebelumnya yang cenderung berhati-hati dalam menyikapi konflik internasional. Analisis multidimensi diperlukan untuk memahami secara komprehensif implikasi dari keputusan tersebut terhadap dinamika politik nasional dan posisi Indonesia dalam tatanan internasional.

Partisipasi Generasi Milenial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilihan Umum 2024

2026-02-12T18:01:06+07:00

Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi generasi milenial dalam pengawasan pemilu sebagai upaya memperkuat tata kelola demokrasi di Indonesia. Kompleksitas tahapan pemilu memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, peran, dan tantangan partisipasi milenial dalam pengawasan pemilu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, yang merujuk pada buku, peraturan, dan artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Temuan menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki peran strategis sebagai pengawas partisipatif dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memantau tahapan pemilu dan melaporkan potensi pelanggaran. Partisipasi seperti ini meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, meskipun hal ini dibatasi oleh terbatasnya literasi pemilu, kapasitas kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi politik dan dukungan kelembagaan sangat penting untuk mengoptimalkan partisipasi milenial dalam mencapai tata kelola pemilu yang akuntabel dan demokratis.

Peran Pini Sepuh Dalam Menjaga Solidaritas Umat Beragama Di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

2025-05-31T14:02:37+07:00

Penelitian di latarbelakangi adanya fenomena unik di Jorong Purwajaya dimana terdapat perkumpulan tokoh masyarakat yang terhimpun dalam pini sepuh yang terdiri dari perwakilan masing-masing tokoh dari agama yang ada di purwajaya yaitu Islam Khatolik dan Protestan serta perwakilan dari tokoh adat dari masing-masing etnis yang ada di purwajaya yaitu Jawa, Minangkabau, dan Batak. Metode penelitian mengunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Lokasi penelitian ini di Jorong Purwajaya, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian ini bahwa pini sepuh memilki peran vital dalam menjaga solidaritas umat beragama di Jorong Purwajaya, karena pini sepuh adalah orang yang dihormati dan didengar di tengah masyaarakat sehingga aturan dan kebijkan yang dibuat dapat berjalan dengan baik di tengah masyarakat. meskipun aga tiga agama yaitu: Islam, Khatolik dan Propestan dan tiga etnis yaitu Jawa, Minangkabau dan Batak tetapi masyarakat Purwajaya memilki rasa saling memiliki yang tinggi antar sesama.