Jurnal Kajian Islam dan Politik

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA

Adella Utri Rahmadani — 2026-08-30

This article discusses the effectiveness of the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Sambutan Village, Samarinda City, focusing on aspects such as timeliness, targeting, quality, quantity, and usefulness. This research was conducted in Sambutan Village, Samarinda City. The type of research is qualitative descriptive. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing methods from Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. The results of the study show that the implementation of the BPNT program in Sambutan Village has been effective. Based on five aspects: timeliness, targeting, quality, quantity, and usefulness, three of them have been achieved. Meanwhile, the aspects of timeliness and targeting have not been achieved.

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus: Penganiayaan Sopir Truk Sawit di Polres Siak)

Fajrin Siregar — 2026-08-30

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan retributif seringkali tidak mampu menyelesaikan permasalahan sosial akibat tindak pidana penganiayaan, khususnya di wilayah Kecamatan Minas yang berada dalam yurisdiksi Polres Siak, sehingga diperlukan pendekatan Restorative mengedepankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Siak, serta menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan metode tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Polres Siak, dengan data dikumpulkan melalui wawancara bersama Kepala Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Siak, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis memperoleh kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, sejak diberlakukannya Restorative Justice pada tahun 2021, Polres Siak telah menyelesaikan kurang lebih 19 kasus pidana, termasuk penganiayaan dan pencurian ringan, melalui tahapan pemenuhan syarat formil-materiil, pengajuan permohonan perdamaian, pelaksanaan gelar perkara khusus, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang terbukti efektif menekan angka overcrowding lembaga pemasyarakatan menurunkan tingkat residivisme. Kedua, dalam tinjauan hukum pidana Islam, sanksi denda yang disepakati dalam mekanisme Restorative Justice tidak dapat dikategorikan sebagai diyat karena besarannya tidak mugaddarah (baku secara syariat), melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai uqubah ta'zir mal, dan secara substansial penerapan Restorative Justice ini memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip ash-shulhu serta magashid al-syariah, khususnya dalam mewujudkan hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al-mal, hifdz al-nasl, dan hifdz al-din bagi para pihak yang berperkara.

ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Luky Dasmita — 2026-08-30

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi sebanyak delapan kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman yang mengakibatkan peningkatan kasus pembunuhan di daerah tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan kasus pembunuhan, dan bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam dalam peningkatan kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field empiris) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Satreskrim Polres Padang Pariaman dan tokoh masyarakat Padang Pariaman. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan pertama, faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan kasus pembunuhan disebabkan oleh beberapa faktor berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, dan faktor pendidikan, dari ketiga faktor ini didominasi oleh faktor pendidikan berupa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Kedua, dalam perspektif sosiologi hukum Islam dalam peningkatan kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman memiliki pandangan bahwa norma agama juga berfungsi sebagai pengendali sosial, menjadikan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, dengan menerapkan sanksi hukuman tindak pidana pembunuhan dapat menjadi pengendali sosial agar tidak terjadi kasus pembunuhan selanjutnya.

DEMOKRASI: KETERLIBATAN JARINGAN ORGANISASI DALAM PROSES SELEKSI KOMISIONER KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT 2023-2028

Daffa Al Kautsar — 2026-08-30

Organisasi memainkan peran penting dalam seleksi komisioner KPU di Sumatera Barat periode 2023-2028. Lima anggota panitia seleksi dan komisioner KPU terpilih masing-masing memiliki latar belakang organisasi, dan terdapat kesesuaian antara latar belakang organisasi panitia seleksi dan komisioner KPU. Individu yang terlibat dalam jaringan organisasi dianggap memiliki koneksi dan jaringan politik yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jaringan organisasi dalam proses seleksi komisioner KPU periode 2023-2028 di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat jaringan politik organisasi dan rekomendasi dari organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap seleksi komisioner KPU di Sumatera Barat periode 2023-2028. Aktor dalam jaringan ini adalah (1) calon komisioner KPU, (2) panitia seleksi, (3) tokoh organisasi, (4) komisioner KPU, dan (5) partai politik. Jaringan politik dalam penelitian ini adalah jaringan desentralisasi. Selain itu, jaringan organisasi cenderung lebih condong ke rekomendasi dari organisasi lain, tetapi ada organisasi yang memberikan rekomendasi di luar organisasi mereka dan ada unsur ketertarikan untuk memberikan rekomendasi kepada para komisioner KPU.

Kata kunci: Jaringan, Organisasi, Seleksi, Komisioner KPU

RESTITUSI ANAK KORBAN PENCABULAN DALAM PENETAPAN NOMOR 1/RES.PID/2022/PN BUKITTINGGI (Perspektif Hukum Pidana Islam)

Mutiara Nurul Islamy — 2026-08-30

This study analyses the application of restitution for child victims of sexual abuse in Judgment No. 1/Res.Pid/2022/PN Bukittinggi and its assessment from the perspective of Islamic criminal law (fiqh jinayah). Using a normative juridical method through literature review, this study utilises primary sources in the form of Judgment No. 39/Pid.Sus/2022/PN BKT and three restitution judgments, supplemented by secondary sources comprising legislation and academic literature. The analysis was selected purposively, focusing on Judgment No. 1 as a representative of the three identical judgments. The research findings reveal two main conclusions. Firstly, restitution is processed separately from the criminal judgement, whereby the court only granted (Rp1,025,000 out of Rp4,525,000) of the amount claimed, rejected prospective costs as unrealised losses, and did not provide an enforcement mechanism when the defendant declared an inability to pay. Secondly, from the perspective of Islamic criminal law, such criminal acts fall under the category of jarimah ta’zir, whilst the obligation of restitution stands on its own as haqqul adami. This restitution is most appropriately likened to the concept of diyat. Islamic law offers a more comprehensive system of victim protection through a multi-layered safeguard mechanism comprising ‘aqilah and bayt al-mal, which fills the legal void present in Indonesian positive law.

POLITIK ISLAM DI TENGAH DEMOKRASI: ANTARA NILAI, KEPENTINGAN, DAN POLITISASI AGAMA

Elis Octaviani — 2026-08-30

Penelitian ini mengkaji relasi Islam dan demokrasi dalam dinamika politik Indonesia pasca-reformasi. Agama tidak hanya berperan sebagai nilai spiritual, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan politik masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan Islam dan demokrasi serta dampak penggunaan identitas keagamaan dalam praktik politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri atas mahasiswa aktif organisasi keagamaan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dipahami sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan bernegara. Namun, penggunaan simbol dan identitas agama dalam kontestasi politik cenderung memperkuat politik identitas, memicu polarisasi sosial, dan mengurangi rasionalitas publik dalam pengambilan keputusan politik. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada instrumentalitas agama untuk kepentingan politik pragmatis, bukan pada keberadaan agama dalam ruang publik.